ARTIKEL TANTANGAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

TANTANGAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

 

 

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Dalam Sektor Publik

Dosen Pengampu:

Hendra Sukmana, S.AP., M.KP

 

 

 

Disusun oleh :

Intan Prihartini (232020100167)

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN SOSIAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Pertama-tama dipanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tak lupa ucapan terimakasih ditujukan kepada :

1.     Dr. H. Hidayatulloh, M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

2.     Poppy Febriana, S.Sos., M.Med.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Sosial.

3.     Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.

4.     Hendra Sukmana, S.AP., M.KP juga selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembangunan.

 

Mudah-mudahan makalah ini memberikan manfaat dalam segala bentuk kegiatan belajar, sehingga dapat memperlancar dan mempermudah proses pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Makalah ini masih memiliki banyak kekurangan maka dari itu dibutuhkan kritik dan saran yang membangun, sehingga nantinya makalah ini dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya.

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

    Kepemimpinan adalah topik yang selalu menarik untuk dikaji dan diteliti. Di Indonesia, fenomena kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Dalam dunia organisasi, kepemimpinan memainkan peran penting dalam jalannya organisasi dan kelangsungan hidupnya. Era globalisasi dan transformasi pemikiran menuntut kepemimpinan yang adaptif dan transformatif. Gaya kepemimpinan yang humanis, akomodatif terhadap perbedaan, dan menghargai nilai historis kebangsaan menjadi relevan di Indonesia. Kepemimpinan yang efektif memandu, membimbing, dan memotivasi pengikutnya menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menghadapi dinamika organisasi, efektivitas kepemimpinan menjadi kunci. Para pemimpin harus mampu beradaptasi dan mengambil langkah strategis untuk menghadapi perubahan. Dengan demikian, kepemimpinan di Indonesia memiliki peran sentral dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Pendahuluan:

    Pemerintahan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, yang memerlukan kepemimpinan yang kuat dan adaptif untuk mengatasinya. Seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terus berkembang, pemimpin di tingkat pemerintahan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang memerlukan solusi yang inovatif dan efektif. Tantangan kepeimpinan dalam pemerintahan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan administrasi publik, tetapi juga mencakup aspek politik, budaya, dan sosial yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya.

    Dalam artikel ini, kami akan mengidentifikasi beberapa tantangan kunci yang dihadapi oleh para pemimpin di tingkat pemerintahan di Indonesia. Kami akan membahas dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, serta hubungannya dengan pelayanan publik dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Selain itu, kami juga akan mengulas strategi dan pendekatan yang dapat diadopsi oleh para pemimpin untuk mengatasi tantangan ini dan memimpin dengan efektif dalam konteks yang dinamis dan kompleks. Melalui pemahaman mendalam tentang tantangan kepeimpinan dalam pemerintahan Indonesia, diharapkan bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca tentang kompleksitas dan dinamika dalam mengelola pemerintahan, serta pentingnya kepemimpinan yang visioner dan inklusif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

    Apa saja tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan di dalam pemerintahan Indonesia?

1.3 Tujuan Masalah

    Makalah ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan di dalam pemerintahan Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kepemimpinan dan Tantangan

    Dalam konteks pemerintahan Indonesia, kepemimpinan mengacu pada proses memimpin dan mengelola entitas pemerintahan, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan birokrasi, dengan tujuan mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia mencakup berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga lokal, dan melibatkan berbagai aktor, termasuk presiden, menteri, gubernur, bupati, dan kepala desa.

   Tantangan kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia sangat kompleks dan beragam, mencerminkan keragaman politik, sosial, dan ekonomi di seluruh negeri. Beberapa tantangan khusus yang dihadapi oleh pemimpin pemerintahan Indonesia meliputi:

1. Korupsi dan Kepatuhan Etika: Korupsi telah lama menjadi masalah serius di Indonesia, menghambat efisiensi, keadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Para pemimpin dihadapkan pada tantangan untuk memerangi korupsi dan membangun budaya kepatuhan etika di dalam birokrasi.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya baik dalam hal keuangan maupun infrastruktur. Tantangan ini memaksa pemimpin untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan cara yang paling efektif dan efisien.
3. Kerentanan Terhadap Bencana Alam: Sebagai negara dengan geografi yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi, pemimpin dihadapkan pada tantangan dalam mengelola mitigasi risiko, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana.
4. Ketimpangan Regional: Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau yang berbeda, menjadi tantangan bagi pemimpin dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil dan pembangunan yang inklusif.
5. Keharmonisan Multikultural: Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, agama, dan etnis yang besar. Pemimpin dihadapkan pada tantangan untuk memelihara harmoni antar kelompok, mengatasi konflik antar etnis atau agama, dan mempromosikan inklusi sosial.
6. Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi: Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar pada ekonomi Indonesia. Pemimpin dihadapkan pada tantangan untuk memimpin upaya pemulihan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan.

    Melalui pemahaman yang mendalam tentang tantangan ini, pemimpin pemerintahan Indonesia dapat mengembangkan strategi yang tepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sehingga dapat memimpin dengan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2.2 Tantangan Etika Dalam Kepemimpinan Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan

    Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani "etos" yang berarti adat atau watak, sementara kata moral berasal dari bahasa Latin "mos" yang merujuk pada adat atau cara hidup (Koenti et al., 2022). Jika kita menggabungkan kedua kata tersebut, maka moral dan etika dapat menggambarkan cara berperilaku yang menjadi adat karena disepakati oleh sekelompok manusia. Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai sikap kesediaan batin seseorang untuk selalu mematuhi dan mentaati seperangkat peraturan yang berlaku. 

    Sulit menemukan sistem pemerintahan yang baik dalam konteks etika pemerintahan, karena sistem pemerintahan dapat berubah sesuai dengan kekuatan yang berkuasa. Masalah utama dalam pemerintahan terkait dengan manusia dan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, terdapat unsur-unsur yang terlibat, yaitu:

• Unsur memerintah disebut pemerintah
• Unsur yang dperintah disebut rakyat

    Pada dasarnya, kepemimpinan merujuk pada individu yang mengemban otoritas atau kekuasaan yang memiliki wewenang atas suatu organisasi. Dalam konteks kepala daerah, kepemimpinan mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur seluruh sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Marwiyah dkk. (2022), Bass Bernard menjelaskan bahwa ada dua cara utama bagi seseorang untuk menjadi pemimpin: melalui kepribadian yang membawa secara alami, atau melalui kehadiran peristiwa atau krisis yang penting yang mendorong seseorang untuk muncul dan menampilkan kualitas-kualitas luar biasa.

    Namun, ketika melihat dinamika kepemimpinan kepala daerah yang dipilih melalui proses pemilu, terdapat kelemahan dan kekurangan dalam proses pemilihan yang dijalankan oleh partai politik. Hal ini dapat mengakibatkan terpilihnya pemimpin kepala daerah yang mungkin tidak optimal dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan. Tantangan etika muncul dalam situasi di mana kepala daerah menghadapi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Kepala daerah seringkali mengalami kesulitan dalam manajemen keuangan publik, pengelolaan pelayanan publik, serta aspek-aspek lain dari kepemimpinan.

    Dengan demikian, kepemimpinan kepala daerah di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan etika dalam menjalankan tugas mereka, karena masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan pemerintahan tidak selalu dapat diatasi sesuai dengan standar yang diharapkan, disebabkan oleh berbagai kendala dan keterbatasan yang ada.

  Di sisi lain, faktor utama yang menentukan keberhasilan dan kemajuan suatu daerah adalah kepemimpinan dari kepala daerah yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan. Namun, saat melihat kenyataan yang ada, fenomena yang muncul dalam kepemimpinan kepala daerah adalah rendahnya moral dan etika, terutama terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Ketika kita berbicara tentang penyalahgunaan wewenang, ini merujuk pada perilaku seseorang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan kekuasaan atau hak-haknya untuk keuntungan pribadi atau kelompok, biasanya dilakukan di luar batas yang ditetapkan atau dengan cara yang tidak etis. Kejadian semacam ini dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, baik itu di tingkat nasional, regional, atau lokal. Tindakan pelanggaran dalam penyalahgunaan wewenang mencakup berbagai bentuk, seperti korupsi, nepotisme, kolusi, dan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan norma etika atau peraturan hukum yang berlaku. 

  Praktik semacam itu berpotensi merugikan masyarakat, merusak integritas pemerintahan, dan menghambat pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Untuk melawan penyalahgunaan wewenang, diperlukan penerapan sistem pengawasan yang efektif, peningkatan transparansi, penegakan hukum yang adil, serta keterlibatan aktif dari masyarakat. Organisasi dan mekanisme anti-korupsi juga memiliki peran yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang.

  Masalah penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah di Indonesia telah menjadi isu yang diperbincangkan selama beberapa tahun terakhir. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah merupakan pelanggaran etika dan norma yang merugikan keuangan negara serta memberikan dampak negatif terhadap pelayanan publik. Menurut catatan ICW, dari tahun 2010 hingga Juni 2018, tidak kurang dari 253 kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Salah satu akar permasalahan dari maraknya korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik. ICW mencatat pada tahun 2018 bahwa mahalnya biaya politik disebabkan oleh praktik politik uang dalam bentuk mahar politik (nomination buying) dan jual beli suara (vote buying). Menurut penelitian Litbang Kemendagri pada tahun 2015, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah mulai dari bupati/wali kota hingga gubernur, diperlukan biaya sebesar Rp 20–100 miliar. Sementara itu, pendapatan rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 5 miliar selama satu periode. Tantangan etika yang dihadapi oleh kepala daerah terkait dengan masalah korupsi, selain biaya politik yang tinggi, juga terkait dengan persoalan gratifikasi, suap-menyuap terkait dengan proyek perizinan dalam pembangunan di daerah.

  Biaya politik yang mahal yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan mahar politik yang tinggi merupakan masalah utama yang dihadapi oleh kepala daerah. Masalah korupsi ini belum terselesaikan dari hulu hingga hilir. Penyalahgunaan wewenang ini akan berdampak pada proses penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan di daerah. Pelayanan publik tidak akan berjalan dengan baik, pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar, dan kesejahteraan masyarakat terhambat. Belum lagi dana APBD yang dikorupsi oleh kepala daerah jumlahnya sangat besar sehingga semua terhambat dalam proses pembangunan yang ada. Masalah ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta adanya sistem yang mengontrol kepala daerah untuk mencegah masalah penyalahgunaan dan menjaga etika kepemimpinan terkait dengan masalah korupsi, suap, dan gratifikasi.

  Tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengecewakan masyarakat yang mengharapkan pelayanan publik yang berkualitas. Berbagai lembaga, termasuk KPK, terus berupaya melakukan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari komitmen untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Norma dan etika dalam kepemimpinan menjadi faktor penentu dalam proses penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kepala daerah di Indonesia, terutama yang terpilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang diusung oleh partai politik, seharusnya dapat menjalankan norma dan etika yang baik serta mematuhi sumpah janji yang telah diberikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang mereka pimpin.

2.3 Hubungan dan Tantangan Kepemimpinan Lokal

Kepemimpinan lokal, atau yang dikenal sebagai Local Leadership, dianggap sebagai solusi yang efektif dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola daerah wilayahnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Local Leadership dianggap sebagai solusi yang tepat:

1. Memperkuat partisipasi masyarakat: Local Leadership memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan wilayahnya. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan: Local Leadership mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola wilayah. Dengan demikian, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga program dan kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Memperkuat kemandirian daerah: Local Leadership mendorong pemerintah daerah untuk mengambil tanggung jawab dalam mengelola wilayahnya. Ini akan memperkuat kemandirian daerah dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat.
4. Menyelesaikan masalah lokal secara lebih efektif: Local Leadership dapat menangani berbagai masalah dan tantangan yang spesifik dan kompleks di tingkat lokal, seperti masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Meningkatkan akuntabilitas: Local Leadership mendorong pemerintah daerah untuk menjadi lebih terbuka dan transparan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan wilayahnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara lebih efektif, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan wilayah.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

    Dari artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan di tingkat pemerintahan Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan respons yang efektif. Beberapa tantangan kunci termasuk korupsi, keterbatasan sumber daya, kerentanan terhadap bencana alam, ketimpangan regional, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Tantangan ini membutuhkan kepemimpinan yang visioner, inklusif, dan berintegritas untuk mengatasinya.

    Selain itu, terdapat juga tantangan etika dalam kepemimpinan daerah, di mana penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah menjadi isu yang signifikan. Penanganan korupsi, gratifikasi, dan praktik politik uang dalam proses pemilihan merupakan hal yang krusial untuk dibenahi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

    Solusi yang diusulkan dalam artikel ini adalah penerapan Local Leadership, yang memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, memperkuat kemandirian daerah, menyelesaikan masalah lokal secara lebih efektif, dan meningkatkan akuntabilitas. 

    Saran yang dapat diambil dari artikel ini adalah perlunya reformasi dalam proses pemilihan kepala daerah untuk mengurangi praktik politik uang dan meningkatkan integritas kepemimpinan. Selain itu, penguatan pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat juga penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia.

3.2 Rekomendasi

    Artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dalam kepemimpinan di pemerintahan Indonesia, khususnya dalam konteks kepala daerah. Beberapa rekomendasi yang bisa diberikan berdasarkan pembahasan dalam artikel ini adalah:

1. Menguatkan Etika Kepemimpinan: Para pemimpin, termasuk kepala daerah, perlu memperkuat komitmen terhadap etika kepemimpinan yang baik. Hal ini meliputi transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap hukum serta norma-norma yang berlaku. Pembangunan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan etika sangat penting untuk mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah. Organisasi dan mekanisme anti-korupsi harus diberikan kekuatan yang cukup untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindakan yang merugikan masyarakat dan merusak integritas pemerintahan.
3. Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kepemimpinan. Masyarakat perlu didorong untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka.
4. Penguatan Local Leadership: Local Leadership bisa menjadi solusi efektif dalam mengatasi berbagai masalah di tingkat lokal. Kepala daerah perlu memperkuat kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
5. Pembangunan Kepemimpinan yang Adaptif: Era globalisasi dan transformasi pemikiran menuntut kepemimpinan yang adaptif dan transformatif. Kepala daerah perlu mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi serta mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan yang kompleks.

REFERENSI

Regi Refian Garis, Diah Suciati, Andi Wardani, Rusli. (2023). TANTANGAN KEPEMIMPINAN DI DAERAH. Journal E-Gov Wiyata: Education and Government Volume 1 Nomor 1, Februari 2023 (halaman 1-9) https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

Asma Sabrina Nur’ain (2023). Analisis Bibliometrik Kepemimpinan Islam di Indonesia pada Database Dimensions. Gunung Djati Conference Series, Volume 23 (2023) Religious Studies ISSN: 2774-6585.

Filippus Cahyo Setyawan , Muhammad Aditya, Ilham Okta Pratama, Iwan Purnama, Bara Jonathan Rihi Hina, Nora Naibaho, Anita Sukmawati, Ardi Peterson Seran, Jacqueline Makanoneng, Hugeng Wimbo Arsanto, Audrey G. Tangkudung Transformasi Kepemimpinan Nasional: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6972-6983 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 

Dinda Nurainun Fazrin, Ica Nurlaela, Rumaisyah Septian Nuur Illahi, Hisny Fajrussalam, Sarah Nabilah. (2023) PERAN ISLAM DALAM KEPEMIMPINAN KENEGARAAN INDONESIA. Volume 3, Nomor 3, Juni 2023; 433-449 https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/anwarul

Muhammad Fakhrur Rodzi. ETIKA KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio), Vol. 6, No. 1, Januari 2024